Paket 4 (Empat) Kebijakan Ekonomi Pemerintah
Republik Indonesia
Paket pertama dibuat untuk memperbaiki defisit transaksi
berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar.Dalam paket
ini, pemerintah akan melakukan beberapa langkah yang meliputi:
ü mendorong ekspor
dan memberikan keringanan pajak kepada industri yang padat karya, padat modal,
dan 30% hasil produksinya berorientasi ekspor
ü menurunkan impor
migas dengan memperbesar biodiesel dalam solar untuk mengurangi konsumsi solar
yang berasal dari impor
ü menetapkan pajak
barang mewah yang lebih tinggi untuk mobil CBU dan barang-barang impor bermerek
dari rata-rata 75% menjadi 125% hingga 150%; dan memperbaiki ekspor mineral.
Paket kedua dibuat untuk menjaga pertumbuhan
ekonomi. Dalam paket ini, pemerintah akan melakukan beberapa
langkah yang meliputi:
ü memastikan
defisit APBN-2013 tetap sebesar 2,38% dan pembiayaan aman.
ü memberikan
insentif kepada industri padat karya, termasuk keringanan pajak.
Paket ketiga dibuat untuk
menjaga daya beli. Dalam paket ini, pemerintah akan melakukan beberapa langkah
yang meliputi:
ü berkoordinasi
dengan BI untuk menjaga gejolak harga dan inflasi
Paket empat dibuat untuk
mempercepat investasi. Dalam paket ini, pemerintah akan melakukan beberapa
langkah yang meliputi:
ü mengefektifkan
sistem layanan terpadu satu pintu perijinan investasi;
ü mempercepat
revisi peraturan Daftar Negatif Investasi (DNI);
ü mempercepat
investasi di sektor yang berorientasi ekspor dengan memberikan insentif; dan
ü mempercepat
renegosiasi kontrak karya pertambangan.
Contoh
Kebijakan Ekonomi Pemerintah Republik Indonesia
Pemerintah memberikan akses yang lebih
luas bagi masyarakat, terutama golongan kelas menengah- bawah untuk mendapatkan
akses ke sistem perbankan melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan
bunga rendah, yakni 12 persen. Tak cuma itu, melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI) untuk mendukung UKM yang berorientasi ekspor atau yang
terlibat dalam produksi untuk produk ekspor, pemerintah juga memberikan
fasilitas pinjaman atau kredit modal kerja dengan tingkat bunga yang lebih
rendah dari tingkat bunga komersial. Fasilitas ini terutama diberikan kepada
perusahaan padat karya dan rawan PHK.
Untuk menarik investor, terobosan
kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan layanan cepat dalam
bentuk pemberian izin investasi dalam waktu 3 jam di Kawasan Industri. Dengan
mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan
investasi. Kriteria untuk mendapatkan layanan cepat investasi ini adalah mereka
yang memiliki rencana investasi minimal Rp 100 miliar dan atau rencana
penyerapan tenaga kerja Indonesia di atas 1,000 (seribu) orang.
Referensi
Paket pertama dibuat untuk memperbaiki defisit transaksi
berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar.Dalam paket
ini, pemerintah akan melakukan beberapa langkah yang meliputi:
ü mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak kepada industri yang padat karya, padat modal, dan 30% hasil produksinya berorientasi ekspor
ü menurunkan impor migas dengan memperbesar biodiesel dalam solar untuk mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor
ü menetapkan pajak barang mewah yang lebih tinggi untuk mobil CBU dan barang-barang impor bermerek dari rata-rata 75% menjadi 125% hingga 150%; dan memperbaiki ekspor mineral.
ü mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak kepada industri yang padat karya, padat modal, dan 30% hasil produksinya berorientasi ekspor
ü menurunkan impor migas dengan memperbesar biodiesel dalam solar untuk mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor
ü menetapkan pajak barang mewah yang lebih tinggi untuk mobil CBU dan barang-barang impor bermerek dari rata-rata 75% menjadi 125% hingga 150%; dan memperbaiki ekspor mineral.
Paket kedua dibuat untuk menjaga pertumbuhan
ekonomi. Dalam paket ini, pemerintah akan melakukan beberapa
langkah yang meliputi:
ü memastikan defisit APBN-2013 tetap sebesar 2,38% dan pembiayaan aman.
ü memberikan insentif kepada industri padat karya, termasuk keringanan pajak.
Paket ketiga dibuat untuk
menjaga daya beli. Dalam paket ini, pemerintah akan melakukan beberapa langkah
yang meliputi:
ü berkoordinasi
dengan BI untuk menjaga gejolak harga dan inflasi
ü mengubah tata
niaga daging sapi dan hortikultura dari impor berdasarkan kuota menjadi
mekanisme impor dengan mengandalkan harga.
Paket empat dibuat untuk mempercepat investasi. Dalam paket ini, pemerintah akan melakukan beberapa langkah yang meliputi:
ü mengefektifkan sistem layanan terpadu satu pintu perijinan investasi;
ü mempercepat
revisi peraturan Daftar Negatif Investasi (DNI);
ü mempercepat investasi di sektor yang berorientasi ekspor dengan memberikan insentif; dan
ü mempercepat renegosiasi kontrak karya pertambangan.
ü mempercepat investasi di sektor yang berorientasi ekspor dengan memberikan insentif; dan
ü mempercepat renegosiasi kontrak karya pertambangan.
Contoh Kebijakan Ekonomi Pemerintah Republik Indonesia
Pemerintah memberikan akses yang lebih
luas bagi masyarakat, terutama golongan kelas menengah- bawah untuk mendapatkan
akses ke sistem perbankan melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan
bunga rendah, yakni 12 persen. Tak cuma itu, melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI) untuk mendukung UKM yang berorientasi ekspor atau yang
terlibat dalam produksi untuk produk ekspor, pemerintah juga memberikan
fasilitas pinjaman atau kredit modal kerja dengan tingkat bunga yang lebih
rendah dari tingkat bunga komersial. Fasilitas ini terutama diberikan kepada
perusahaan padat karya dan rawan PHK.
Untuk menarik investor, terobosan
kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan layanan cepat dalam
bentuk pemberian izin investasi dalam waktu 3 jam di Kawasan Industri. Dengan
mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan
investasi. Kriteria untuk mendapatkan layanan cepat investasi ini adalah mereka
yang memiliki rencana investasi minimal Rp 100 miliar dan atau rencana
penyerapan tenaga kerja Indonesia di atas 1,000 (seribu) orang.
Referensi
0 komentar:
Posting Komentar